Pemerintah bisa saja membuat perhitungan matematis bahwa dampak kenaikan harga BBM bagi rakyat miskin dapat ditambal dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Di balik itu, dari petani hingga pihak industri manufaktur maupun penyedia jasa dalam skala apapun tentu punya alasan kuat untuk menaikkan harga karena beban produksi yang meningkat.
Efek domino ini dipahami oleh masyarakat, bahkan ke tingkat bawah sekalipun. Pemahaman ini tidak salah, tetapi ketakutan yang berlebihan dapat membuat kita menjadi kontraproduktif. Cara berpikir kita ketika menanggapi “kenaikan harga BBM” dipengaruhi oleh kegiatan kita sehari-hari.
Sebagai seorang pribadi, penulis menanggapi “kenaikan harga BBM” pantas dipasangi tanda kutip. Artinya kenaikan itu relatif, karena yang terjadi adalah penguatan penurunan nilai angka rupiah terhadap nilai rupiah sebenarnya saat ditukarkan dengan barang atau jasa (bukan terhadap mata uang lain, misalnya USD).
BBM pernah Rp 350/liter, waktu itu uang jajan anak SD cukup Rp 50/hari. Bila BBM menjadi Rp 6000/liter, jangan bandingkan dengan Rp 350/liter di zaman dahulu, karena di zaman ini, uang paling kecil di tingkat psikologis itu Rp 1000. Tidak perlu menunggu kenaikan BBM, rupiah sendiri sudah makin tak bernilai.
Apakah pemerintah pernah didemo karena tidak mampu mempertahankan nilai rupiah? Ternyata tidak! Mengapa? Karena masyarakat tidak sadar bahwa andil pemerintah sebagai pembuat kebijakan sangat besar dalam penurunan nilai rupiah tersebut.
Pemerintah tidak menghasilkan migas, tapi hanya punya percetakan rupiah. Bagi pemerintah, migas itu terbatas, tetapi uang tidak terbatas, dapat dicetak kapan saja, dibungkus kata-kata indah yang tidak dimengerti masyarakat bawah. Ketika pemerintah tidak menyadari terjadinya penurunan nilai rupiah yang sangat membahayakan, maka akan terjadi pembodohan, bencana dianggap sebagai prestasi.
Contoh:
- Dulu gaji guru cuma 300 ribu, sekarang 2 juta (tapi kehidupan guru tetap terhimpit)
- Penerimaan pajak meningkat dari sisi nominal (padahal nilainya tidak seberapa dibandingkan belanja negara)
- Angka pendapatan per kapita selalu meningkat dari tahun ke tahun (tidak ada maknanya, karena rupiah terus tertekan)
- Harga krupuk masih Rp 500, harga roti masih Rp 1000 (padahal ukurannya sudah makin menciut)
Bagaimana tanggapan Anda?
May 16th, 2008 at 8:57
Kenaikan BBM membuktikan jika pemerintah belum berpihak rakyat, kebijakan ekonomi liberal membuat pemerintah ‘berjarak’ dengan rakyat.
Ini sangat menggelikan ketika materi janji-janji politik yang diucapkan pemimpin bangsa ini pada Pilpres 2004 lalu selalu mengatakan ”Bersama Kita Bisa” tuntaskan persoalan bangsa..
Mungkin benar tagline Bersama Kita Bisa disampaikan saat itu, tapi selanjutnya Bisa apa? Bisa menaikkan harga BBM…? Hasil konkret yang dibutuhkan rakyat, harga BBM tidak naik, tapi bisa dilakukan moratorium utang luar negeri…
Pertanyaannya, Bersama Kita Bisa menunda pembayaran hutang demi tidak menaikkan harga BBM ?